Postingan

Menampilkan postingan dari 2022

Mata Kuliah Hukum Agraria

 Macam-macam Hak Penguasaan atas tanah: 1. Hak Bangsa Indonesia 2. Hak Menguasai dari negara 3. Hak ulayat dan hukum adat 4. Hak-hak individu lainnya. 1. Hak Bangsa Indonesia   Hak bangsa atas tanah tercermin dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UUPA  (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.  (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.   Hak bangsa adalah hak penguasaan tertinggi, bersifat abadi, hubungan hukum kongkrit, dalam hukum tanah nasional.Hak penguasaan tanah lainnya bersumber pada hak bangsa ini. Hak bangsa bukan berarti hak kepemilikan secara yuridis. Subjek hak bangsa adalah seluruh rakyat indonesia. Meliputi semua tanah yang ada di Indonesia. Hubungannya abadi untuk selama lamanya. 2. Hak menguasai dar

Makalah Presidential Threshold Dengan Metode IRAC

 ANALISIS DAN OPINI HUKUM TENTANG PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA  MENGGUNAKAN METODE IRAC                       Oleh: Ihsan Ahmad Barokah  A. ISSUE Pada tanggal 26 Desember 2021, melalui kanal Youtube Indonesian Lawyers Club mengadakan diskusi publik dengan tema: "Presidential Threshold 20%, Adilkah?" Acara yang dipandu oleh Karni Ilyas itu menghadirkan beberapa pakar hukum dan beberapa pengamat dan pelaku politik. Diantaranya Ferry Juliantono dan (Purn). Jendral Gatot Nurmantyo yang pada saat itu diberikan kesempatan pertama untuk berbicara dengan alasan karena memang saat ini mereka berdua sedang melayangkan gugatan terbaru ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berpendapat bahwasannya PT20% inkonstitusional atau tidak terdapat dalam Konstitusi (UUD 1945). Adapun pembatasan yang dimaksud  adalah bahwa "…pasangan capres dan cawapres tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik" . Aturan PT juga diduga bertujuan membatasi jumlah calon